Dedi Mulyadi Pastikan Sekolah Negeri di Jabar Tetap Gratis, Tolak Penerapan SPP

BANDUNG (JagoanBerita).-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak akan kembali memberlakukan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.

Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons usulan sejumlah anggota DPRD Jawa Barat yang menginginkan penerapan kembali SPP di sekolah negeri.

Menurut Dedi, pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu, kebijakan sekolah gratis tetap menjadi komitmen Pemprov Jawa Barat.

"Pemprov Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh bahwa pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tetap gratis," ujar Dedi.

Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran para orang tua yang belakangan mempertanyakan kemungkinan diberlakukannya kembali biaya pendidikan di sekolah negeri.

Untuk menjaga keberlangsungan program pendidikan gratis, Dedi menyatakan siap melakukan efisiensi anggaran. Ia bahkan tidak keberatan memangkas anggaran operasional gubernur apabila langkah tersebut diperlukan agar layanan pendidikan tetap berjalan.

Menurutnya, penghematan anggaran jauh lebih tepat dibandingkan membebankan biaya pendidikan kepada siswa dan orang tua.

Selain siswa di sekolah negeri, Dedi memastikan peserta didik di sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat juga tetap memperoleh dukungan pembiayaan. Dengan demikian, siswa dalam skema kerja sama tersebut tetap tidak dikenai biaya pendidikan.

Dedi mengakui kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan, salah satunya akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan.

Menurutnya, solusi yang harus ditempuh adalah melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, bukan dengan membebankan biaya kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Jawa Barat akan terus menata anggaran dengan memangkas belanja yang kurang mendesak dan mengalihkannya ke sektor prioritas, terutama pendidikan.

Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap seluruh siswa SMA dan SMK negeri tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya SPP, sementara kebutuhan pendanaan dipenuhi melalui efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Dedi juga mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat agar setiap anak tetap memperoleh hak belajar tanpa hambatan biaya.

"Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat," katanya.

Sebelumnya, Dedi menyatakan belum memberikan persetujuan atas usulan penerapan kembali SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri dari keluarga mampu. Menurutnya, wacana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Itu kan kami harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujarnya.

Wacana pemberlakuan kembali SPP mencuat dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan usulan itu bukan berasal dari dirinya. Ia meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum pembahasan dilakukan secara matang.

Menurut Dedi, fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah, ia menemukan pengelolaan dana BOS yang baik mampu menjaga kualitas fasilitas sekolah.

Ia mencontohkan SMAN 1 Depok yang dinilai berhasil mempertahankan kondisi lingkungan dan sarana prasarana tetap terawat meski hanya mengandalkan dana BOS.

"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya tanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' Jawabnya, 'Kami mengelola ini dengan baik'," tutur Dedi.

Ia menambahkan, apabila kebutuhan sekolah seperti pembangunan toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, tempat ibadah, maupun pagar belum dapat dipenuhi melalui dana BOS, Pemprov Jawa Barat siap memberikan dukungan anggaran.

"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," kata Dedi. ***